Gibran Dimakzulkan atau Mundur? Mahfud MD Wanti-Wanti Bahaya Tersembunyi: 'Lebih Soft Kalau Minta Berhenti'

AKURAT BANTEN — Panggung politik nasional kembali memanas di tengah gelombang perdebatan seputar masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di tengah desas-desus pemakzulan yang kian kencang digulirkan, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, angkat bicara memberikan analisis tajam yang membongkar ancaman di balik layar.

Alih-alih sekadar mendukung arus pemakzulan formal, Mahfud justru melemparkan peringatan serius mengenai bahaya tersembunyi yang siap meledak jika proses politik tersebut dipaksakan tanpa perhitungan matang.

Baca Juga: Gibran Terancam Tinggalkan Kursi Wapres? Mahfud MD Sebut Sosok Ini Layak Jadi Penggantinya

Kotak Pandora yang Siap Terbuka Lebar

Menurut Mahfud, memaksakan proses pemakzulan melalui jalur parlemen bukanlah penyelesaian instan yang bersih dari risiko.

Langkah tersebut justru berisiko membuka kembali "kotak pandora" berupa rekam jejak masa lalu, latar belakang sengketa, hingga detail-detail kontroversial yang selama ini mulai mereda.

Jika hal itu terjadi, tensi politik nasional dipastikan akan kembali tersulut dan menguras energi publik secara percuma.

Kalau nanti pakai pemakzulan itu ramai lagi, dikuliti lagi alasannya, latar belakangnya dibuka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur meletakkan jabatan itu terhormat, tegas Mahfud.

Bagi kepentingan stabilitas jangka panjang, pengunduran diri secara sukarela dinilai sebagai jalan keluar yang jauh lebih soft (halus), elegan, dan mampu meredam ketegangan tanpa meninggalkan luka perpecahan yang dalam di tubuh bangsa.

Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu Segera Disalurkan, Batas Update Data 13 November! Jangan Sampai Terlewat

Mitos Kiamat Politik: Hak Konstitusional Masih Terbuka

Di sisi lain, Mahfud turut meluruskan disinformasi hukum yang sempat beredar di tengah masyarakat.
Sebagian kalangan sempat menganalisis bahwa pemakzulan dapat mengunci hak politik seseorang untuk selamanya dalam lembaran sejarah negara.

Namun, dari perspektif hukum tata negara, konstruksi undang-undang di Indonesia tidak serta-merta menutup mati ruang karier politik seseorang yang pernah diberhentikan.

Peluang Gibran untuk kembali meramaikan bursa kontestasi nasional—termasuk pada Pilpres 2029—pada dasarnya masih terbuka lebar, dengan catatan seluruh persyaratan administratif dan keabsahan dokumen dasarnya dapat dipenuhi secara sah.

Baca Juga: Jika Gibran Angkat Kaki dari Kursi Wapres, Prabowo Harus Pilih 2 Kandidat! Ini Aturan Mainnya

Menjaga Sinkronisasi: Jalur DPR Tetap Berjalan

Meski menyodorkan opsi pengunduran diri sukarela sebagai solusi paling bermartabat, Mahfud mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta menghentikan fungsi pengawasan konstitusional lembaga legislatif.

Prosedur pemakzulan di DPR dipandang wajib tetap berjalan secara pararel sebagai bentuk penegakan hukum yang akuntabel.

Integrasi antara proses politik parlemen dan kesadaran etik pejabat tinggi negara ini diperlukan agar fungsi kontrol tidak mendadak lumpuh di tengah jalan, sekaligus memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus tanpa guncangan ekonomi.

Pertanyaannya kini: apakah opsi pelepasan jabatan secara sukarela akan dipilih demi meredam badai, ataukah dinamika politik justru akan menyeret bangsa ini pada pertarungan pemakzulan yang panjang? Waktu yang akan menjawabnya. (**)